Jakarta — Di balik kontestasi Pilkada Pekalongan, tersimpan ancaman yang kini menjadi bukti di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): dukung bupati, atau kehilangan pekerjaan.
KPK mengungkapkan dugaan ancaman serius yang dilakukan Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, terhadap ratusan pegawai outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Para pekerja itu diduga dipaksa memilih — mendukung Fadia dalam pilkada, atau siap diberhentikan.
Ancaman Langsung dan Melalui Perantara
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Fadia diduga secara aktif memobilisasi pegawai outsourcing untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan kepala daerah. Ancaman itu disampaikan baik secara langsung maupun melalui perantara.
“Para staf outsourcing ini, jika tidak mendukung FAR dalam kontestasi pilkada, akan diberhentikan atau diganti oleh personel lainnya. Artinya, memang di sini ada dugaan mobilisasi atau pengerahan staf-staf outsourcing ini dalam pilkada di Pekalongan,” ujar Budi kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).
Perusahaan Keluarga Raup Puluhan Miliar
Kasus ini bukan sekadar soal tekanan politik. KPK menemukan dugaan konflik kepentingan yang jauh lebih dalam.
Fadia diduga tidak hanya mengatur penempatan pegawai outsourcing di berbagai dinas, tetapi juga memastikan perusahaan milik keluarganya — PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) — memenangkan tender pengadaan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan.
Hasilnya? Perusahaan keluarga itu diduga meraup keuntungan puluhan miliar rupiah dari proyek outsourcing selama periode 2023 hingga 2026.
Rp46 Miliar Mengalir ke Keluarga
KPK menduga total dana sebesar Rp46 miliar telah dibagi-bagikan kepada Fadia Arafiq, suaminya, anak-anaknya, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Fadia kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan KPK.
Pekerja Rentan Jadi Korban
Kasus ini menarik perhatian publik bukan hanya karena besarnya angka korupsi, tetapi karena cara kejahatan itu dilakukan — dengan menjadikan pekerja outsourcing yang rentan sebagai alat kekuasaan.
Mereka tidak punya pilihan mudah: menolak berarti kehilangan nafkah, menurut berarti terlibat dalam permainan politik yang kini berujung di meja hukum.
KPK menegaskan, pengusutan kasus ini akan terus berlanjut untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat.
