Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kabar yang beredar mengenai masyarakat yang mulai membatasi pengeluaran saat makan di warung tegal (warteg), dengan nominal maksimal Rp20.000 per kali makan.
Purbaya menilai fenomena tersebut perlu diteliti lebih mendalam sebelum dijadikan gambaran umum tentang kondisi daya beli masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak dapat langsung menyimpulkan situasi ekonomi hanya berdasarkan temuan di beberapa warteg saja.
“Hal itu mungkin terjadi, tetapi sampel Anda berapa warteg? Saya bisa mencari warteg yang memang kurang baik, mungkin lima warteg. Namun, bisa saja warteg tersebut kalah bersaing karena ada yang lebih baik sehingga pelanggan pindah ke sana. Itulah yang harus kita waspadai,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).
Purbaya menyatakan akan melakukan investigasi langsung terkait temuan tersebut. Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu bahkan menyatakan kesiapannya untuk makan di warteg guna membuktikan sendiri.
“Nanti kalau Anda di warteg, saya coba datang makan di warteg,” katanya.
Ia juga menanggapi laporan asosiasi warteg yang menyebutkan penurunan omzet anggotanya. Meskipun tidak menolak kemungkinan itu, Purbaya menekankan perlunya kehati-hatian dalam menafsirkan data.
“Nanti saya cek lagi, tetapi harus hati-hati. Kalau asosiasi, namanya juga pedagang, kita harus berhati-hati. Namun, dari sisi lain, terlihat bahwa secara agregat pertumbuhannya cukup kuat. Belanja juga tumbuh dengan kencang,” tuturnya.
Menurut Purbaya, berbagai indikator ekonomi lain masih menunjukkan aktivitas konsumsi masyarakat yang solid. Ia mencontohkan pertumbuhan belanja masyarakat serta tambahan daya beli dari pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN).
“Tetapi ini saya investigasi. Kalau memang demikian, saya akan tambah stimulus ke perekonomian. Yang jelas, awal-awal ini ada gaji ke-13 sebesar Rp35 triliun. Yang sudah cair Rp30 triliun, dan yang akan masuk Rp40 triliun,” imbuhnya.
Purbaya menegaskan bahwa kondisi di satu atau dua lokasi tidak dapat langsung dijadikan dasar penilaian kesehatan ekonomi nasional. Pemerintah tetap mengandalkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat kondisi secara menyeluruh dan akurat.
“Satu tempat belum tentu menggambarkan semuanya. Makanya kita punya BPS untuk menangkap data-data seperti itu, sehingga kita dapat melihat pertumbuhan ekonomi secara agregat atau lebih akurat. Kalau tidak, mengapa setiap tahun saya mengeluarkan anggaran sekitar Rp7 triliun atau lebih untuk survei, sensus, dan melengkapi data tersebut,” terang Purbaya.
Ia juga berbagi pengalaman saat kuliah di Amerika Serikat, di mana ia pernah dikritik profesornya karena masalah pengolahan data. Purbaya kembali menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menginterpretasikan data.
“Saya pernah dikritik oleh para profesor saya ketika melakukan hal seperti itu. Saya membuat model ekonometri, lalu menjalankannya. Hasilnya menunjukkan pengaruh ABCD. Saya katakan ini pasti benar. Profesor bilang, kamu melakukan fishing expedition. Artinya, kamu membawa kapal ke suatu tempat, melempar jaring, lalu mendapatkan ikan ABCD. Kamu menyimpulkan bahwa ikan di laut adalah ABCD, padahal laut sangat luas. Itulah yang harus kita cegah,” tutup Purbaya.
